MALANG – Awan gelap menyelimuti iklim demokrasi kepemudaan di Kota Malang. Persiapan Temu Karya Daerah (TKD) Karang Taruna Kota Malang yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dan adu gagasan antar-pemuda, kini justru tercium aroma busuk pengondisian. Ada skenario besar yang sedang dimainkan untuk merampas hak suara dari pemilik sah organisasi ini: pengurus di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Alih-alih merangkul, Caretaker Karang Taruna Kota Malang dinilai telah melakukan praktik diskriminasi dengan mendiskreditkan pengurus di tingkat bawah. Akar rumput sengaja ditinggalkan dan suaranya dibungkam dalam proses suksesi kepemimpinan.

Akar Rumput Dikebiri, Hak Suara Dirampas

Keresahan meledak di kalangan pemuda. Karang Taruna sejatinya adalah organisasi yang hidup dan bernapas dari denyut nadi masyarakat di tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga Kecamatan. Namun, dalam proses menuju pemilihan Ketua Karang Taruna Kota Malang kali ini, para pengurus di tingkat basis justru seolah dianggap "anak tiri" yang tidak punya kapasitas.

"Ini adalah pengkhianatan terhadap muruah Karang Taruna! Bagaimana mungkin pemilihan ketua di tingkat kota sama sekali tidak melibatkan atau mendengarkan aspirasi dari kelurahan dan kecamatan? Caretaker terkesan sengaja menutup pintu partisipasi agar skenario elit bisa berjalan mulus," ungkap salah satu tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya, dengan nada geram.

Tindakan mendiskreditkan pengurus bawah ini jelas merusak tatanan organisasi. Jika fondasi utamanya saja tidak dihargai, lantas untuk siapa kelak Ketua Karang Taruna Kota Malang ini bekerja?

Intervensi Kekuasaan: Pimpinan Tekan Kecamatan Pilih Calon Tertentu

Yang lebih mencederai akal sehat, beredar kabar kuat bahwa bukan hanya hak suara yang dikebiri, melainkan ada praktik intimidasi secara sistematis. Sejumlah pengurus di tingkat kecamatan mengeluhkan adanya tekanan dari 'pimpinan' wilayah untuk mengarahkan dukungan kepada satu calon tertentu.

Organisasi yang seharusnya independen dan merdeka dari intervensi, kini sedang digiring menjadi alat kepentingan politik praktis atau kelompok tertentu. Pemaksaan kehendak oleh oknum pimpinan ini adalah bentuk pelecehan terhadap kecerdasan pemuda Kota Malang.

"Pemuda bukan kerbau yang bisa dicucuk hidungnya! Tekanan dari pimpinan di wilayah agar kecamatan memilih calon 'titipan' adalah bentuk kemunduran berorganisasi. Kami menolak keras segala bentuk intervensi," tegas sumber tersebut.

Ultimatum untuk Caretaker!

Kondisi yang memanas ini menjadi bom waktu bagi Caretaker. Para tokoh pemuda tingkat kelurahan dan kecamatan kini bersiap merapatkan barisan untuk melawan arus pengondisian ini.

Mereka mendesak Caretaker Karang Taruna Kota Malang untuk segera menghentikan operasi senyap yang membajak demokrasi pemuda ini. Temu Karya Daerah harus dikembalikan pada relnya: Jujur, Adil, Transparan, dan Melibatkan Seluruh Elemen Akar Rumput.

Jika Caretaker masih tutup mata dan membiarkan intervensi pimpinan serta terus mendiskreditkan kelurahan dan kecamatan, maka jangan salahkan jika pemuda Kota Malang akan bergerak menyegel dan memboikot pelaksanaan Temu Karya yang cacat moral tersebut!

Jangan ajari pemuda tunduk pada penindasan, karena Karang Taruna lahir dari semangat kemandirian, bukan dari rahim intervensi!